Fraksi Demokrat Desak BPK RI Lakukan Audit Pada Pejabat Berbisnis PCR

Jagatberita.com – Isu lingkaran pejabat di bisnis PCR ditengah Pandemi membuat publik terbelalak. Banyak masyarakat merasa sakit hati dengan hal ini yang mereka luapkan dengan status di media sosial. Ada juga yang membuat sindiran dengan membuat video di Tiktok.

Mahalnya harga tes PCR membuat masyarakat harus merogoh kocek dalam-dalam untuk sekedar tes, terlebih jika aturan mewajibkan tes PCR sebagai syarat perjalanan benar-benar ditetapkan.

Menurut Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan pejabat-pejabat yang terlibat dalam bisnis ini dan menggunakan jabatannya sebagai upaya memuluskan bisnisnya ini harus di tindak.

Syarief mendorong BPK RI atau KPK untuk melakukan audit dan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang berbisnis PCR Test. Pasalnya, PCR Test yang dijadikan lahan bisnis tersebut menyebabkan rakyat dirugikan sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia.

Syarief Hasan menilai, Pemerintah harus segera mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia.

Syarief Hasan

“Banyak masyarakat yang mulai tidak percaya dengan munculnya perusahaan-perusahaan yang berbisnis PCR Test. Karena itu, Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan tersebut dengan melakukan audit yang melibatkan BPK RI,” ungkap Syarief dalam keterangannya, Selasa (2/11/2021).

Ia mengingatkan pejabat publik agar tidak terlibat dalam bisnis-bisnis tersebut. Menurutnya, pejabat publik tidak seharusnya terlibat atau memberikan keleluasaan kepada perusahaan yang berbisnis PCR Test tersebut yang berpotensi sulit diakses harganya oleh masyarakat.

Menurutnya BPK RI harus melakukan audit secara menyeluruh kepada pejabat yang terlibat dalam bisnis ini. Mereka yangmempunyai saham di perusahaan ini.

“BPK RI harus melakukan audit menyeluruh, mulai dari sistem penunjukan perusahaan, penentuan harga yang disampaikan ke masyarakat, hingga keuntungan yang diraihnya dan sebagainya”, ungkap Syarief.

Baca Juga :   Jhonatan Frizzy Digugat Cerai Sang Istri Dhena, Berikut Fakta-Faktanya

Syarief Hasan juga menegaskan aparat hukum Jaksa Agung/KPK harus mengusut dan apabila terdapat unsur pidana ataupun perdata. Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah untuk dapat terus menekan harga PCR Test yang masih terbilang tinggi.

“MK sudah mengabulkan sebagian muatan dari UU No. 2 Tahun 2020 sehingga jika memang ditemukan kerugian negara, atau itikad tidak baik dari mereka, atau melanggar peraturan perundang-undangan, aparat hukum dapat menggugat mereka, baik pidana maupun perdata,” ujarnya.

Related posts